Muhammad Idris: Dalam Rakor Penguatan APIP di Makassar, Kita Bangun Komitmen Bersama

Makassar - Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris memimpin Rapat Koordinasi Daerah Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Pemberantasan Korupsi, di Auditorium Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Rabu (17/7/2024).

Baca juga: Jonny G. Plate: WFH Lingkup Kominfo Tetap Mengedepankan Layanan Publik Secara Profesional

Dihadiri Pj. Gubernur Sulsel, Prof. Zudan Arief Fakrulloh, Wakil Ketua KPK RI, Johanis Tanak, Ketua DPRD Prov. Sulsel, Gubernur Kaltara, Sekdaprov Sulsel, Sekdaprov Sulteng, Sekdaprov Sulut, Sekdaprov Sultra, Sekdaprov, Gorontalo, Sekdaprov Kalimantan Timur, Para Bupati/Walikota se - Sulawesi dan Kalimantan Timur serta Kalimantan Utara, para Inspektur se - Provinsi, Kab/Kota Se - Sulawesi dan Kaltim serta Kaltara.

 Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris menerima penghargaan Komitmen Penguatan Pemberantasan Korupsi Daerah yang diserahkan langsung oleh Wakil Ketua KPK RI Johanis Tanak.

Baca juga: Presiden Republik Indonesia Jokowi Resmikan Jalan Bypass Balige

Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris mengatakan Alhamdulillah baru saja kita menghadiri seluruh daerah di kawasan timur untuk mengikuti forum kordinasi penguatan komitmen peningkatan kualitas pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

“ Pemprov Sulbar bisa menunjukkan bahwa APIP ini harus bisa lebih kuat.”katanya.

Baca juga: Wakil Gubernur Sulawes Barat Hj. Enny: TPID Harus Kerja Keras Menjaga Inflasi

Lanjut Idris, Jadi semakin kuat mengawal agenda-agenda pemerintah daerah. Kita didalam forum tadi berdiskusi. Terjadi kesepakatan bahwa tidak ada jalan lain selain komitmen pemerintah pusat maupun daerah.

" Komitmennya ini memastikan APIP ini bisa berjalan dengan baik di Sulbar.” bebernya.

Baca juga: Sumatera Utara Terima 43 SK Hutan Sosial dari Presiden Republik Indonesia

Menurutnya Pemprov Sulbar akan memanfaatkan isu-isu strategis peningkatan APIP kedepan. Ini bagian komitmen kita untuk melakukan perbaikan pengelolaan pemerintahan di Sulbar.