Bawaslu Mamuju Tengah Imbau ASN Netral dan Pemerintah tidak Melakukan Mutasi 6 Bulan Pasca Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Mamuju Tengah - Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Kabuapaten Mamuju Tengah usai menyampaikan imbauan netralitas ASN , Tni dan Polri yang disampaikan langsung ke Bupati serta pembina kepegawaian bapak Sekertaris daerah Mamuju Tengah kini Bawaslu Mamuju Tengah kembali mengingatkan kepada Dinas (OPD) Se-kabupaten Mamuju Tengah agar tetap menjaga Netralitasnya menjelang tahapan hingga pilkada berakhir. Senin, (10/6/2024).

 

Baca juga: Tim Wasev Sambangi Lokasi TMMD 115 di desa Buttu Pamboang Kab. Majene.

Koordinator divisi Hukum, Pencegahan, Farmas dan Humas Bawaslu Mamuju Tengah Supiardi S.Pd juga mengingatkan agar tidak ada proses Mutasi, hal ini disampaikan merujuk pada Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Baca juga: Pelaksanaan Pelatihan kemandirian tahap III Lapas Permisan Dimulai

“Dalam pasal tersebut diatur salah satunya bahwa Bupati dan Wakil Bupati dilarang melakukan penggantian pejabat enam (6) bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, ” Urainya.

 

Baca juga: Peringati Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2022, Bapas Kelas II Nusakambangan dan Polsek Nusakambangan Laksanakan Upacara Bersama

Lebih lanjut Supiardi menjelaskan berdasarkan  pada lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dimana Penetapan pasangan calon jatuh pada tanggal 22 September 2024.

 

Baca juga: Apel Pagi Bapas Nusakambangan, Wujud Kedisiplinan dan Penguatan bagi Seluruh Pegawai

"Penetapan pasangan calon Kepala Daerah dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024, yang artinya Kepala Daerah tidak diperkenankan lagi melakukan mutasi pejabat (6) bulan sebelum tanggal 22 September 2024, jikapun ada harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, ” kata Uphy.

 

Baca juga: Pantau PN Cikarang, Ombudsman RI: Penyelenggara Harus Menerapkan Standar Pelayanan

Sehingga menurut Uphy Sapaan Komisioner Bawaslu Kordiv HPPH, setelah di ambil keterangannya mengimbau kepada Bupati ataupun sekda untuk tidak melakukan penggantian pejabat atau mutasi dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Mamuju Tengah usai pelaksanaan pilkada berlalu atau hingga masa jabatan berakhir.

 

“Semua stekolder harus patuh pada aturan dan tidak melakukan tindakan yang sifatnya melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga tidak ada orang yang dirugikan dalam penetapan tersebut karena ini jika terjadi maka akan berpotensi pidana, ”Tutupnya.